Suara barbel yang beradu dengan lantai terdengar di Hall Angkat Besi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Di tempat itu, puluhan atlet muda berusaha menunjukkan hasil latihan mereka dalam Invitasi Cabang Olahraga Angkat Besi Pelajar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta bersama Pengurus Provinsi Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) DKI Jakarta berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Sebanyak 82 atlet usia U15 dan U18 ambil bagian dalam ajang tersebut.

Bagi para atlet muda, kompetisi ini bukan sekadar kesempatan mengangkat beban seberat mungkin. Setiap angkatan menjadi bagian dari proses panjang untuk menguji kemampuan, membangun mental bertanding, sekaligus melihat sejauh mana latihan yang selama ini dijalani memberikan hasil.

Peserta datang dari berbagai daerah dan lembaga pembinaan. Mereka berasal dari PABSI, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Pembinaan Olahraga Nasional (SPOBNAS), Sekolah Pembinaan dan Pembinaan Olahraga Daerah (SPOBDA), SLOMPN, hingga sejumlah klub.

Beberapa peserta juga datang dari Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Bekasi, Bojonegoro, Jakarta, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kehadiran mereka membuat arena pertandingan menjadi ruang pertemuan bagi atlet-atlet muda dari berbagai pusat pembinaan.

Kepala Dispora DKI Jakarta, Andri Yansyah, menjelaskan invitasi tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi pembinaan atlet. Pertandingan dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan atlet setelah menjalani latihan secara rutin.

"Ini salah satu ajang untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pelatihan dan pembinaan yang sudah kita lakukan," ujar Andri, Kamis (1/10).

Evaluasi itu tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengangkat beban. Dalam kompetisi, atlet juga diuji dalam hal teknik, strategi, konsentrasi dan keberanian mengambil keputusan ketika berada di arena.

Bagi atlet yang masih berada pada kelompok usia pelajar, pengalaman bertanding menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka. Mereka belajar menghadapi tekanan pertandingan sekaligus memahami bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik.

Angkat besi juga memiliki jalur pembinaan yang cukup panjang di DKI Jakarta. Pembinaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari usia dini melalui Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), kemudian berlanjut ke PPOP, PPLM hingga Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda).

Jalur tersebut menjadi ruang untuk menyaring dan mengembangkan atlet berdasarkan kemampuan serta perkembangan prestasinya. Karena itu, pertandingan seperti invitasi pelajar menjadi salah satu tahapan untuk melihat atlet yang memiliki potensi melanjutkan pembinaan ke tingkat berikutnya.

Andri menilai angkat besi memiliki peluang untuk melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat internasional. Salah satu alasannya adalah sistem pertandingan yang menggunakan pembagian kelas berdasarkan berat badan.

"Ini merupakan salah satu kawah candradimuka dalam melahirkan bibit-bibit yang nantinya, tidak hanya membawa nama baik Jakarta, tetapi membawa nama baik daerahnya. Dan yang terpenting membawa nama baik Indonesia di dunia internasional," katanya.

Harapan tersebut membuat pembinaan atlet muda tidak berhenti pada satu kejuaraan. Setiap pertandingan menjadi bagian dari proses panjang menuju kompetisi yang lebih tinggi.

Dispora DKI Jakarta pun berencana memperkuat koordinasi dengan KONI DKI Jakarta, KONI Pusat, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.

Selain angkat besi, sejumlah cabang olahraga seperti panahan, panjat tebing dan olahraga bela diri juga menjadi perhatian dalam pembinaan.

Namun, sebelum berbicara tentang panggung internasional, para atlet muda harus terlebih dahulu membangun kebiasaan yang sederhana tetapi menentukan: disiplin.

Andri mengingatkan para atlet untuk menjaga kedisiplinan dalam latihan, istirahat dan pola makan. Menurutnya, prestasi tidak lahir hanya dari kemampuan mengangkat beban, tetapi juga dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

"Yang paling penting sudah pasti soal disiplin. Ya, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin istirahat, disiplin pola makan, serta yang lebih penting adalah disiplin melakukan latihan," paparnya.

Empat hari pertandingan di Hall Angkat Besi PPOP DKI Jakarta itu akhirnya bukan hanya tentang siapa yang mampu mengangkat beban paling berat. Di balik setiap percobaan angkatan, ada proses pembinaan, pengalaman dan mimpi yang sedang dibangun.

Dari arena pelajar inilah perjalanan seorang atlet bisa dimulai. Hari ini mereka berhadapan dengan barbel dan lawan seusia. Kelak, sebagian dari mereka diharapkan mampu melangkah lebih jauh, membawa nama daerah hingga Indonesia ke arena olahraga internasional.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong rencana perlindungan Pantai Utara Jawa, termasuk pembangunan Giant Sea Wall (GSW), menjadi bagian dari sistem perlindungan pesisir yang terintegrasi.

Tidak hanya untuk menghadapi ancaman banjir rob dan perubahan kondisi pesisir, perencanaannya juga harus memperhatikan lingkungan, ruang hidup, serta mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan pesisir.

Prinsip tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dilakukan melalui proses konsultasi publik dengan melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, pesisir utara Jakarta merupakan kawasan yang sangat strategis sekaligus kompleks.

Ia menyampaikan, terdapat permukiman, aktivitas nelayan, pelabuhan, industri, perdagangan, transportasi, hingga berbagai infrastruktur penting bagi Jakarta di wilayah tersebut.

"Karena itu, ketika kita berbicara mengenai Pantura dan Giant Sea Wall, kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai pembangunan tanggul. Pesisir Jakarta merupakan satu kesatuan sistem, mulai dari daratan, sungai, muara, pesisir hingga laut. Semuanya saling terhubung dan harus dilihat secara menyeluruh," ujar Dudi, Jumat (2/10).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir memang dibutuhkan untuk menjawab berbagai risiko yang dihadapi Jakarta. Namun, solusi yang disiapkan juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kondisi masyarakat yang hidup serta mencari nafkah di kawasan pesisir.

"Inilah mengapa KLHS penting. Kita ingin pembangunan memberikan perlindungan bagi Jakarta, tetapi pada saat yang sama persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat juga diperhitungkan sejak tahap perencanaan," katanya.

Dudi menjelaskan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting karena masyarakat pesisir memahami langsung kondisi wilayahnya. Masukan mengenai akses nelayan, sedimentasi, kualitas lingkungan, maupun aktivitas ekonomi warga dapat melengkapi kajian teknis yang dilakukan pemerintah dan para ahli.

Ia menilai, pengelolaan Pantura juga tidak dapat dikerjakan oleh satu institusi, kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.

"Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya satu, bagaimana Jakarta mendapatkan perlindungan pesisir yang semakin baik dan pembangunan tersebut tetap berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Deputi 1 Bidang Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Benni Aguscandra mengatakan, rencana perlindungan Pantura merupakan bagian dari kebijakan nasional sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Menurutnya, ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah menjadi bagian dari tantangan yang perlu diantisipasi di kawasan Pantura.

"Di sisi lain, wilayah tersebut juga menjadi pusat permukiman, infrastruktur dan kegiatan ekonomi sehingga membutuhkan sistem perlindungan yang direncanakan secara menyeluruh," ucapnya.

Benni menyampaikan, pendekatan perlindungan Pantura tidak hanya mengandalkan tanggul laut. Pada sejumlah kawasan juga dipertimbangkan tanggul pantai serta pendekatan berbasis alam (nature-based solution), antara lain melalui kombinasi mangrove dan breakwater, sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Ia menjelaskan, untuk kawasan Teluk Jakarta, salah satu segmen perlindungan yang direncanakan mencakup kawasan dari Sungai Ciliwung hingga Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) di Bekasi.

Benni menilai, perlindungan pesisir tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini hidup dan bekerja di kawasan pesisir juga perlu menjadi bagian dari perencanaan.

"Amanat Presiden jelas, masyarakat pesisir menjadi salah satu perhatian utama. Karena itu yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga bagaimana aspek sosial, ekonomi, dan livelihood masyarakat tetap terintegrasi di dalam perencanaannya," urainya.

Sejalan dengan hal tersebut, Tim Ahli KLHS dari Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto mengatakan, KLHS diperlukan untuk memastikan setiap pilihan intervensi perlindungan pesisir mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada dan tidak menambah tekanan baru terhadap ekosistem.

Menurutnya, kajian perlu dimulai dari kondisi eksisting atau baseline, termasuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

"Persoalan pesisir juga perlu dilihat dari hulu hingga hilir, mulai dari penurunan muka tanah, sedimentasi, sampah, hingga potensi pencemaran yang terbawa melalui daerah aliran sungai menuju Teluk Jakarta," ungkapnya.

Ia menambahkan, selain aspek lingkungan, kebutuhan masyarakat pesisir menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Akses nelayan untuk melaut, ketersediaan bahan bakar, sedimentasi, akses menuju kapal, hingga keberlanjutan sumber penghidupan warga perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan.

"Tujuannya agar perlindungan pesisir tidak hanya kuat secara infrastruktur, tetapi juga mampu berjalan selaras dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sudah tumbuh di kawasan tersebut," tandasnya.

Benyamin S. Award 2026 kini memasuki proses seleksi untuk menentukan kelurahan dengan program terbaik di Ibu Kota. Tim juri menilai langsung 27 kelurahan yang lolos verifikasi daring.

Kelurahan peserta tersebar di lima kota administrasi dan Kepulauan Seribu. Tim juri terdiri atas staf ahli gubernur dan sejumlah ahli dari organisasi perangkat daerah.

Sebagai informasi, nama penghargaan ini diambil dari sosok seniman legenda Betawi, Benjamin Sueb. Selain itu, Benyamin S. juga digunakan sebagai akronim dari empat pilar penilaian, yakni bersih, nyaman, indah, dan sejahtera.

Juri Benyamin S. Award 2026, Nirwono Joga, menjelaskan hal yang dicari tim juri pada dua kategori awal.

"Yang pertama potensi dari masing-masing kelurahan dalam hal memenuhi atau mewujudkan kelurahan yang bersih, artinya bebas sampah. Kedua adalah kelurahan yang nyaman, bagaimana upaya dari setiap kelurahan untuk membebaskan kelurahannya dari kawasan kumuh," ujarnya kepada CNN Indonesia, Jumat (2/10).

Pada kategori indah, juri menemukan potensi ruang terbuka hijau yang dapat dijadikan taman di tengah kepadatan kota. Penilaian lapangan juga memperlihatkan potensi lain di luar kategori utama.

Menurut Nirwono, seni budaya dan kuliner berpeluang menjadi destinasi wisata di tiga kelurahan. Nama ketiga kelurahan itu tidak disebutkan.

Para lurah pun menyiapkan presentasi keunggulan wilayahnya pada Benyamin Expo World 2026. Lurah Lagoa, Yuyun Wahyudi, menyebut kelurahannya menjagokan kategori bersih dan nyaman.

"Bersihnya di wilayah RW 6, RW 6 ini ada bank sampah, dan ada kegiatan rutin pemilahan sampah di wilayah warganya, sehingga kalau di RW 6 ini sampah itu jadi rezeki, jadi berkah," ucap dia

Lurah Utan Kayu Selatan, Ria Handayani, mengatakan persiapan melibatkan pengurus RT, RW, lembaga musyawarah kelurahan, dan unsur seni budaya. Ia optimistis kerja sama itu akan berbuah hasil yang baik.

Para lurah peserta meyakini ajang ini tidak hanya menonjolkan potensi wilayah, tetapi juga memupuk kebersamaan warga. Lurah Kebon Sirih, Henny Mahroiah, mengakui persiapan menghadapi ajang ini menuntut koordinasi yang tidak sederhana.

"Untuk persiapan kami, Kelurahan Kebon Sirih dalam mengikuti Benyamin Expo World ini, menurut saya tidak mudah, karena memang kita harus menyamakan persepsi antara pemerintah dan juga warga," katanya.

Tahap berikutnya adalah penetapan 10 kelurahan terbaik sebagai finalis. Para finalis akan mengikuti seleksi lanjutan berupa verifikasi langsung dan presentasi tatap muka.

Saat ini, data hasil penilaian masih dikurasi oleh tim juri. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta, Faisal, menjelaskan proses rekapitulasi yang sedang berjalan.

"Data tentu kami masih kurasi, tentu kami akan recap, dan hari ini sore biasanya kami dari tim pejuri tingkat provinsi, kita akan melakukan penilaian untuk memilih beberapa kelurahan yang akan masuk ke 10 besar," tutur dia.

Kelurahan yang terpilih masuk dalam 10 besar akan mewakili kota administrasi ke tingkat provinsi. Para finalis tersebut nantinya harus mengikuti seleksi lanjutan berupa verifikasi langsung serta presentasi tatap muka di hadapan dewan juri.

Seluruh rangkaian seleksi ini dijadwalkan selesai menjelang penghujung bulan. Pengumuman pemenang kelurahan terbaik untuk setiap pilar kategori akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2026.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong rencana perlindungan Pantai Utara Jawa, termasuk pembangunan Giant Sea Wall (GSW), menjadi bagian dari sistem perlindungan pesisir yang terintegrasi.

"Pesisir Jakarta merupakan satu kesatuan sistem,"

Tidak hanya untuk menghadapi ancaman banjir rob dan perubahan kondisi pesisir, perencanaannya juga harus memperhatikan lingkungan, ruang hidup, serta mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan pesisir.

Prinsip tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dilakukan melalui proses konsultasi publik dengan melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemprov DKI Tingkatkan Mitigasi Banjir Rob di Kawasan Pesisir

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, pesisir utara Jakarta merupakan kawasan yang sangat strategis sekaligus kompleks.

Ia menyampaikan, terdapat permukiman, aktivitas nelayan, pelabuhan, industri, perdagangan, transportasi, hingga berbagai infrastruktur penting bagi Jakarta di wilayah tersebut.

"Karena itu, ketika kita berbicara mengenai Pantura dan Giant Sea Wall, kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai pembangunan tanggul. Pesisir Jakarta merupakan satu kesatuan sistem, mulai dari daratan, sungai, muara, pesisir hingga laut. Semuanya saling terhubung dan harus dilihat secara menyeluruh," ujar Dudi, Jumat (2/10).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir memang dibutuhkan untuk menjawab berbagai risiko yang dihadapi Jakarta. Namun, solusi yang disiapkan juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kondisi masyarakat yang hidup serta mencari nafkah di kawasan pesisir.

"Inilah mengapa KLHS penting. Kita ingin pembangunan memberikan perlindungan bagi Jakarta, tetapi pada saat yang sama persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat juga diperhitungkan sejak tahap perencanaan," katanya.

Dudi menjelaskan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting karena masyarakat pesisir memahami langsung kondisi wilayahnya. Masukan mengenai akses nelayan, sedimentasi, kualitas lingkungan, maupun aktivitas ekonomi warga dapat melengkapi kajian teknis yang dilakukan pemerintah dan para ahli.

Ia menilai, pengelolaan Pantura juga tidak dapat dikerjakan oleh satu institusi, kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.

"Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya satu, bagaimana Jakarta mendapatkan perlindungan pesisir yang semakin baik dan pembangunan tersebut tetap berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Deputi 1 Bidang Pengelolaan Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Benni Aguscandra mengatakan, rencana perlindungan Pantura merupakan bagian dari kebijakan nasional sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Menurutnya, ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah menjadi bagian dari tantangan yang perlu diantisipasi di kawasan Pantura.

"Di sisi lain, wilayah tersebut juga menjadi pusat permukiman, infrastruktur dan kegiatan ekonomi sehingga membutuhkan sistem perlindungan yang direncanakan secara menyeluruh," ucapnya.

Benni menyampaikan, pendekatan perlindungan Pantura tidak hanya mengandalkan tanggul laut. Pada sejumlah kawasan juga dipertimbangkan tanggul pantai serta pendekatan berbasis alam (nature-based solution), antara lain melalui kombinasi mangrove dan breakwater, sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Ia menjelaskan, untuk kawasan Teluk Jakarta, salah satu segmen perlindungan yang direncanakan mencakup kawasan dari Sungai Ciliwung hingga Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) di Bekasi.

Benni menilai, perlindungan pesisir tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini hidup dan bekerja di kawasan pesisir juga perlu menjadi bagian dari perencanaan.

"Amanat Presiden jelas, masyarakat pesisir menjadi salah satu perhatian utama. Karena itu yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga bagaimana aspek sosial, ekonomi, dan livelihood masyarakat tetap terintegrasi di dalam perencanaannya," urainya.

Sejalan dengan hal tersebut, Tim Ahli KLHS dari Universitas Diponegoro, Denny Nugroho Sugianto mengatakan, KLHS diperlukan untuk memastikan setiap pilihan intervensi perlindungan pesisir mempertimbangkan kondisi lingkungan yang ada dan tidak menambah tekanan baru terhadap ekosistem.

Menurutnya, kajian perlu dimulai dari kondisi eksisting atau baseline, termasuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

"Persoalan pesisir juga perlu dilihat dari hulu hingga hilir, mulai dari penurunan muka tanah, sedimentasi, sampah, hingga potensi pencemaran yang terbawa melalui daerah aliran sungai menuju Teluk Jakarta," ungkapnya.

Ia menambahkan, selain aspek lingkungan, kebutuhan masyarakat pesisir menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Akses nelayan untuk melaut, ketersediaan bahan bakar, sedimentasi, akses menuju kapal, hingga keberlanjutan sumber penghidupan warga perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan.

"Tujuannya agar perlindungan pesisir tidak hanya kuat secara infrastruktur, tetapi juga mampu berjalan selaras dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sudah tumbuh di kawasan tersebut," tandasnya.

- Tarif bus Transjakarta dan Transjabodetabek akan naik mulai 1 Januari 2027. Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan tarif transportasi di saat ini lebih murah dibandingkan daerah penyangga di kawasan megapolitan .

Dikutip dari kanal News Liputan6.com, Pramono menyebut tarif Transjakarta telah sekitar 20 tahun tidak mengalami penyesuaian. Namun demikian, dia belum mengungkapkan besaran tarif baru yang akan diberlakukan.

Di tengah kabar mengenai tarif baru, Transjakarta tercatat pernah menjadi sasaran hoaks. Salah satunya terkait dengan lowongan pekerjaan.

Lalu apa saja hoaks mengenai Transjakarta? Simak daftar dan faktanya berikut ini:

1. Cek Fakta: Tidak Benar Ada Lowongan Pekerjaan di PT Transjakarta pada Desember 2022

Beredar di media sosial dan aplikasi percakapan postingan berisi lowongan pekerjaan di PT Transjakarta pada Desember 2022. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 7 November 2022.

Berikut isi postingannya:

"Lowongan Kerja PT Transportasi (Transjakarta) Sedang menerima karyawan baru pria dan wanita

Lulusan SMP SMA/SMK

Posisi yg dibutuhkan: supir-penjaga koridor- satpam-cuci mobil/steam- ob dll

Gaji : (UMR)

Pendaftaran (GRATIS)

Dapat uang makan plus seragam"

Lalu benarkah postingan berisi lowongan pekerjaan di PT Transjakarta pada Desember 2022? Simak hasil penelusurannya berikut ini.

Beredar di media sosial postingan foto sejumlah bus Transjakarta tak terawat yang diklaim sebagai peninggalan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu akun ada yang mempostingnya di Facebook. Akun itu mengunggahnya pada 7 Agustus 2021.

Dalam postingannya terdapat foto bergambar bus Transjakarta yang tidak terawat di atas sebuah rumput. Postingan itu disertai narasi:

"Bus rongsok Trans peninggalan Ahok produksi China, kapan dicat ulang???"

Lalu benarkah postingan foto sejumlah bus Transjakarta tak terawat yang diklaim sebagai peninggalan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)? Simak hasil penelusurannya berikut ini.

Beredar di media sosial postingan yang berisi informasi soal lowongan di PT Transjakarta. Postingan ini ramai dibagikan sejak awal bulan kemarin.

Salah satu yang membagikannya adalah akun bernama Anton Codet. Dia mengunggahnya di Facebook pada 23 November 2020.

Dalam postingan tersebut berisi informasi soal PT Transjakarta yang membuka lowongan bagi ratusan pengemudi, satpam, hingga petugas cuci bus.

Selain itu disebutkan pula persyaratan bagi calon pelamar dengan posisi masing-masing. Alamat untuk mengirim berkas lamaran juga dicantumkan dalam postingan tersebut.

Lalu benarkah PT Transjakarta sedang membuka lowongan kerja saat ini? Simak hasil penelusurannya berikut ini.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670.

Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan ( menegaskan Waduk Bango di Pondok Labu, Cilandak, bukan jebol. Waduk itu masih dalam tahap .

"Waduk Bango, sepertinya lagi ada pekerjaan dinas. Iya (lagi revitalisasi), memang lagi ada pembangunan waduknya," kata Kepala Seksi Pemeliharaan Sudin SDA Jakarta Selatan, Junjung Paulus, saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 2 Oktober 2026.

Hingga kini, pengerjaan waduk disebut masih berlangsung dan belum rampung. Sementara itu, warga RT 9, Oji, mengatakan air menggenangi saat hujan mengguyur pada Rabu, 30 September 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

"ini adalah ujung tombak dari Pemerintah DKI Jakarta,"

Kunjungan ini untuk meninjau secara langsung kualitas layanan perizinan, terutama investasi yang menjadi ujung tombak dari Pemprov DKI.

"Saya sengaja pada hari ini melakukan kunjungan ke Pelayanan Satu Pintu karena saya ingin melihat ini adalah ujung tombak dari Pemerintah DKI Jakarta hal yang berkaitan dengan investasi," ujar Pramono. Wagub Minta DPMPTSP Terus Kembangkan Profesionalisme dan Inovasi

Pramono mengatakan, terdapat 19 instansi yang bergabung di Mal Pelayanan Publik ini, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan.

Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi Jakarta tercatat mencapai Rp173,6 triliun, yang terdiri dari Rp106,5 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp67,1 triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian realisasi investasi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Menurut Pramono, integrasi dan pelayanan terpadu satu pintu ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha kepada Pemerintah DKI Jakarta.

Meski demikian, Pramono meminta jajarannya agar terus meningkatkan layanannya, salah satunya terkait percepatan proses penerbitan SIM, STNK, hingga pencetakan paspor.

"Kalau sekarang ini berkaitan dengan SIM adalah pencetakannya di luar sehingga menunggu 3-4 hari, tetapi izinnya sendiri, pengurusannya sendiri di sini rata-rata saya tanya tadi hanya 5 sampai dengan 10 menit sebenarnya selesai," katanya.

Selain itu, Pramono juga menyoroti sinkronisasi perizinan pada sistem Online Single Submission (OSS) antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan proses perizinan usaha restoran atau rumah kos yang masih membutuhkan persetujuan dari warga setempat.

Lahan tidur di belakang RPTRA Kampung Indah Lestari (KIL), Jalan Ancol Selatan II, RW 07, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditata menjadi area pertanian perkotaan atau urban farming produktif bernama Kebun Lestari.

"Produktif dan hasilnya bisa kami rasakan"

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sunter Agung, Citra Glori Lebang mengatakan, penataan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) tersebut merupakan bagian dari program penataan kawasan sekaligus upaya memperkuat ketahanan pangan warga. Lahan Terbengkalai di Grogol Dikembangkan jadi Urban Farming

"Awalnya lahan ini merupakan lahan tidur yang tidak terawat. Setelah ditata, kami kembangkan menjadi urban farming agar bisa dimanfaatkan bersama," ujarnya, Jumat (2/10).

Citra menjelaskan, penataan Kebun Lestari sudah berlangsung selama tiga bulan sejak Juli 2026. Saat ini, lahan tersebut ditanami berbagai jenis sayuran, seperti sawi, pakcoy, terung, dan cabai.

Selain sayuran, terdapat tanaman obat keluarga (TOGA), palawija, serta sejumlah pohon buah, di antaranya pisang, sawo, dan mangga.

"Area ini juga kami lengkapi dengan kolam gizi ikan air tawar serta dekorasi dari bongkahan kayu daur ulang," terangnya.

Menurutnya, penataan Kebun Lestari dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) membantu menyediakan sebagian besar bibit tanaman.

Kemudian, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) membantu penanganan dan pemangkasan pohon-pohon besar. Adapun Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) membantu mengangkut sampah sisa penataan.

"Setiap hari lahan ini dirawat oleh teman-teman petugas PPSU agar tanaman tetap terpelihara dan produktivitasnya terjaga," ungkapnya.

Citra menuturkan, Kebun Lestari sudah beberapa kali menghasilkan tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh warga, kader TP PKK, serta personel PPSU. Pada September 2026, kebun tersebut juga menghasilkan pisang dan jagung.

"Ada tanaman yang ditanam secara serentak. Saat ini masih dalam proses pertumbuhan dan diperkirakan siap dipanen bulan depan," bebernya.

Sementara itu, salah seorang kader TP PKK Kecamatan Tanjung Priok sekaligus warga setempat, Eka (38) mengaku bersyukur melihat perubahan lahan yang sebelumnya gelap dan menyerupai hutan kini berubah menjadi ruang hijau edukatif yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

"Perubahannya sangat terasa. Lahan yang tadinya tidak terawat sekarang produktif dan hasilnya bisa kami rasakan bersama," ucapnya.

Eka berharap, perawatan Kebun Lestari dapat dilakukan secara konsisten, terutama untuk menghadapi tantangan cuaca.

"Saya mengusulkan agar warga yang memetik hasil panen bisa menyisihkan donasi seikhlasnya. Dana itu nantinya dapat diputar kembali untuk membeli bibit atau pupuk baru agar siklus tanam di Kebun Lestari ini terus berlanjut," tandasnya.

Lahan tidur di belakang RPTRA Kampung Indah Lestari (KIL), Jalan Ancol Selatan II, RW 07, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ditata menjadi area pertanian perkotaan atau urban farming produktif bernama Kebun Lestari.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sunter Agung, Citra Glori Lebang mengatakan, penataan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) tersebut merupakan bagian dari program penataan kawasan sekaligus upaya memperkuat ketahanan pangan warga.

"Awalnya lahan ini merupakan lahan tidur yang tidak terawat. Setelah ditata, kami kembangkan menjadi urban farming agar bisa dimanfaatkan bersama," ujarnya, Jumat (2/10).

Citra menjelaskan, penataan Kebun Lestari sudah berlangsung selama tiga bulan sejak Juli 2026. Saat ini, lahan tersebut ditanami berbagai jenis sayuran, seperti sawi, pakcoy, terung, dan cabai.

Selain sayuran, terdapat tanaman obat keluarga (TOGA), palawija, serta sejumlah pohon buah, di antaranya pisang, sawo, dan mangga.

"Area ini juga kami lengkapi dengan kolam gizi ikan air tawar serta dekorasi dari bongkahan kayu daur ulang," terangnya.

Menurutnya, penataan Kebun Lestari dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) membantu menyediakan sebagian besar bibit tanaman.

Kemudian, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) membantu penanganan dan pemangkasan pohon-pohon besar. Adapun Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) membantu mengangkut sampah sisa penataan.

"Setiap hari lahan ini dirawat oleh teman-teman petugas PPSU agar tanaman tetap terpelihara dan produktivitasnya terjaga," ungkapnya.

Citra menuturkan, Kebun Lestari sudah beberapa kali menghasilkan tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh warga, kader TP PKK, serta personel PPSU. Pada September 2026, kebun tersebut juga menghasilkan pisang dan jagung.

"Ada tanaman yang ditanam secara serentak. Saat ini masih dalam proses pertumbuhan dan diperkirakan siap dipanen bulan depan," bebernya.

Sementara itu, salah seorang kader TP PKK Kecamatan Tanjung Priok sekaligus warga setempat, Eka (38) mengaku bersyukur melihat perubahan lahan yang sebelumnya gelap dan menyerupai hutan kini berubah menjadi ruang hijau edukatif yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

"Perubahannya sangat terasa. Lahan yang tadinya tidak terawat sekarang produktif dan hasilnya bisa kami rasakan bersama," ucapnya.

Eka berharap, perawatan Kebun Lestari dapat dilakukan secara konsisten, terutama untuk menghadapi tantangan cuaca.

"Saya mengusulkan agar warga yang memetik hasil panen bisa menyisihkan donasi seikhlasnya. Dana itu nantinya dapat diputar kembali untuk membeli bibit atau pupuk baru agar siklus tanam di Kebun Lestari ini terus berlanjut," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Kunjungan ini untuk meninjau secara langsung kualitas layanan perizinan, terutama investasi yang menjadi ujung tombak dari Pemprov DKI.

"Saya sengaja pada hari ini melakukan kunjungan ke Pelayanan Satu Pintu karena saya ingin melihat ini adalah ujung tombak dari Pemerintah DKI Jakarta hal yang berkaitan dengan investasi," ujar Pramono.

Pramono mengatakan, terdapat 19 instansi yang bergabung di Mal Pelayanan Publik ini, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan.

Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi Jakarta tercatat mencapai Rp173,6 triliun, yang terdiri dari Rp106,5 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp67,1 triliun Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian realisasi investasi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Menurut Pramono, integrasi dan pelayanan terpadu satu pintu ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha kepada Pemerintah DKI Jakarta.

Meski demikian, Pramono meminta jajarannya agar terus meningkatkan layanannya, salah satunya terkait percepatan proses penerbitan SIM, STNK, hingga pencetakan paspor.

"Kalau sekarang ini berkaitan dengan SIM adalah pencetakannya di luar sehingga menunggu 3-4 hari, tetapi izinnya sendiri, pengurusannya sendiri di sini rata-rata saya tanya tadi hanya 5 sampai dengan 10 menit sebenarnya selesai," katanya.

Selain itu, Pramono juga menyoroti sinkronisasi perizinan pada sistem Online Single Submission (OSS) antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mencontohkan proses perizinan usaha restoran atau rumah kos yang masih membutuhkan persetujuan dari warga setempat.

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mau memberi toleransi terhadap anggota Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Timur yang diduga melakukan penipuan. Dia mengatakan petugas itu akan dipecat.

"Saya sudah membuat statement dan saya sudah meminta kepada institusi terkait termasuk Dinas Damkar, siapa pun yang melakukan itu untuk dipecat aja," kata Pramono di Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Pramono meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menindak tegas jika anggotanya terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Dia menekankan tidak boleh ada praktik penipuan.

"Nggak ada toleransi untuk yang seperti itu kita hidupkan di Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, warga Jaktim bernama Wintarko Setiawan (31) mengaku menjadi korban dugaan penipuan rekrutmen petugas pemadam kebakaran DKI hingga mengalami kerugian Rp 70 juta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan anggota damkar Jakarta Timur.

"Iya pelaku terduga anggota damkar. Iya Jaktim. Satu orang," kata Kasi Humas Polres Jaktim AKP I Made Budi kepada wartawan, Kamis (1//10).

Budi menuturkan laporan penipuan rekrutmen damkar itu sudah diterima pihaknya. Terkait proses pemeriksaan, dia belum dapat menyampaikan perkembangan lebih lanjut.

"Laporan sudah diterima oleh Polres, namun apakah terlapor sudah diperiksa atau belum saya belum dapat infonya lagi," ujarnya.

(bel/haf) . Tautan telah disalin

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan regulasi terkait transportasi udara sebagai langkah antisipasi perkembangan kebutuhan mobilitas di Jakarta di masa depan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pengaturan transportasi udara perlu dipersiapkan sejak awal mengingat Jakarta merupakan kota megapolitan yang terus berkembang.

Hal itu disampaikan Pramono saat ditemui di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

"Dalam jangka panjang pasti cepat atau lambat Jakarta sebagai kota megapolitan akan ada pengaturan transportasi udara," kata Pramono.

Menurutnya, transportasi udara seperti helikopter saat ini mulai menjadi bagian dari sistem mobilitas di sejumlah kota besar di dunia.

Pramono mencontohkan pengaturan transportasi udara yang kini mulai diterapkan di New York, Amerika Serikat.

"Apakah helikopter atau apa pun yang sekarang sudah menjadi tren di beberapa negara besar, termasuk New York, ada pengaturan tentang transportasi udara, maka disiapkan dari awal," ujarnya.

Ia menilai regulasi tersebut perlu disiapkan sebelum transportasi udara menjadi kebutuhan yang semakin besar di Jakarta.

"Jangan sampai ketika sudah menjadi kebutuhan, baru perizinannya diurus," kata Pramono.

Transportasi Laut

Selain transportasi udara, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan pengembangan regulasi dan konektivitas transportasi laut, khususnya untuk mendukung akses menuju Kepulauan Seribu.

Nantinya, sejumlah pulau akan dipersiapkan sebagai terminal utama untuk mendukung operasional layanan TransJakarta laut tersebut.

Beberapa di antaranya yakni Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka.

Menurut Pramono, layanan transportasi laut ke Kepulauan Seribu menjadi penugasan baru bagi TransJakarta.

Jakarta sedang mengubah cara pandangnya terhadap persoalan kependudukan. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Penduduk tidak lagi diarahkan semata-mata untuk membatasi jumlah warga. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengubahnya menjadi Raperda tentang Pengelolaan Penduduk.

Perubahan istilah tersebut bukan sekadar persoalan nama. Di baliknya terdapat upaya mengatur bagaimana Jakarta menghadapi persoalan kepadatan, persebaran penduduk, hunian, transportasi, pelayanan publik, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengaturan masa tinggal bagi pendatang sebelum dapat memperoleh bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menjelaskan, ketentuan teknis mengenai masa tinggal tersebut telah diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, pendatang dari luar Jakarta harus menunggu 5 (lima) tahun sebelum dapat mengakses bantuan yang bersumber dari APBD DKI.

"Yang sudah berjalan, telah ada Pergub 20 Tahun 2026. Menurut Biro Hukum, waktunya 5 tahun. Jadi orang dari luar Jakarta ketika masuk Jakarta, setelah 5 tahun baru bisa mengakses bantuan pemerintah yang berbasis APBD," ujar Aziz, Kamis (1/10).

Ketentuan itu perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas. Pemerintah daerah ingin mencegah program bantuan dan layanan sosial menjadi salah satu alasan orang berpindah ke Jakarta. Namun, pembatasan tersebut tidak berlaku untuk program pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan kata lain, pendatang tetap dapat mengakses program nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang dibatasi adalah akses terhadap bantuan yang secara khusus dibiayai APBD DKI Jakarta selama masa tinggal yang ditentukan.

Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kependudukan di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak orang yang tinggal di ibu kota. Persoalannya juga menyangkut bagaimana pemerintah mengatur distribusi penduduk dan memastikan kapasitas kota mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Dari mengendalikan jadi mengelola

Perubahan nomenklatur Raperda dari Pengendalian Penduduk menjadi Pengelolaan Penduduk mulai dibahas Bapemperda pada September 2026. Pergeseran istilah ini menggambarkan perubahan pendekatan dalam melihat warga Jakarta.

Abdul Aziz membeberkan, istilah "pengendalian" berpotensi memberi kesan bahwa kebijakan pemerintah hanya ditujukan untuk membatasi jumlah penduduk. Padahal, persoalan Jakarta jauh lebih kompleks.

"Jadi bukan hanya dikendalikan, tapi harus mengelola. Bagaimana penduduk ini harus terpenuhi hak-haknya, dalam aspek kesejahteraan, termasuk juga spasial," kata Aziz, Rabu (16/9).

Pendekatan tersebut menjadi penting karena data administrasi kependudukan Jakarta justru menunjukkan kecenderungan berbeda dari anggapan bahwa jumlah penduduk ibu kota terus bertambah tanpa kendali.

Menurut Aziz, jumlah pemegang KTP DKI Jakarta turun sekitar lima persen. Salah satu penyebabnya adalah mahalnya harga tanah dan rumah di Jakarta. Sebagian warga akhirnya memindahkan administrasi kependudukan ke daerah penyangga, meskipun tetap bekerja di Jakarta.

Situasi ini membuat persoalan kependudukan tidak dapat diselesaikan hanya dengan membatasi pendatang. Seseorang dapat tinggal di Bekasi, Depok, Tangerang atau wilayah penyangga lainnya, tetapi setiap hari tetap menggunakan infrastruktur Jakarta untuk bekerja.

Karena itu, Raperda tersebut juga memasukkan persoalan persebaran penduduk dan ketimpangan kepadatan antarwilayah.

Aziz mencontohkan perbedaan antara kawasan dengan kepadatan relatif rendah seperti Pondok Indah dengan wilayah yang sangat padat seperti Tambora dan Kapuk. Menurut dia, warga di kawasan padat tidak dapat begitu saja dipindahkan ke daerah yang lebih lengang karena tempat tinggal mereka berkaitan dengan pekerjaan dan sumber penghasilan.

Solusinya, kata dia, adalah penataan kawasan padat melalui penyediaan hunian vertikal.

"Seharusnya daerah-daerah padat itu, Pemda DKI segera lakukan pendataan untuk memberi mereka hunian vertikal, rusun. Ditata dengan rusun, sehingga secara spasial setiap orang mendapat haknya," ujarnya.

Dengan pendekatan ini, pengelolaan penduduk tidak berhenti pada pencatatan administrasi. Pemerintah dituntut mengetahui di mana warga tinggal, bagaimana kondisi huniannya, di mana mereka bekerja, serta layanan apa yang dibutuhkan.

Daya tampung kota dan hak warga

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Dwi Oktavia mengungkapkan, pengelolaan penduduk diperlukan agar pertumbuhan dan aktivitas warga sesuai dengan daya dukung kota.

"Bagaimana kita mampu melakukan pengelolaan, melalui pengaturan kebijakan terhadap kuantitas penduduk, kualitas penduduk, termasuk persebaran penduduk," kata Dwi dalam rapat bersama Bapemperda, Rabu (16/9).

Menurut Dwi, Jakarta sebagai kota global tidak cukup dibangun melalui gedung, jalan, transportasi, dan infrastruktur fisik. Kualitas sumber daya manusia dan persebaran penduduk juga harus menjadi bagian dari perencanaan kota.

Karena itu, Raperda Pengelolaan Penduduk diarahkan menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan kependudukan. Cakupannya antara lain penataan kawasan padat, hunian vertikal, transportasi, pelayanan publik, kesejahteraan, serta pengelolaan kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk.

Pengelolaan juga menempatkan warga sebagai subjek dari kebijakan. Dwi menegaskan, perubahan nomenklatur tersebut salah satunya menindaklanjuti masukan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Persoalannya kemudian adalah bagaimana kebijakan tersebut diterapkan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional. Mobilitas penduduk merupakan bagian dari kehidupan kota. Banyak orang datang ke Jakarta untuk bekerja, belajar, menjalankan usaha, atau mencari peluang ekonomi.

Karena itu, kebijakan pengelolaan penduduk perlu berjalan beriringan dengan penyediaan layanan dasar. Salah satu contoh yang diangkat Bapemperda adalah kebutuhan lahan pemakaman.

Delapan hektare makam setiap tahun

Berdasarkan data yang diterima Bapemperda, sekitar 40 ribu warga meninggal dunia setiap tahun di Jakarta. Dengan kebutuhan lahan sekitar dua meter persegi untuk setiap jenazah, kebutuhan lahan pemakaman mencapai sekitar delapan hektare per tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan ruang kota bukan hanya untuk rumah, jalan, pusat perdagangan atau transportasi. Jakarta juga membutuhkan ruang untuk kebutuhan dasar lain, termasuk pemakaman.

Karena keterbatasan lahan, Bapemperda mendorong kerja sama dengan daerah penyangga. Ketentuan kerja sama pemenuhan layanan dasar tersebut telah dimasukkan dalam Raperda Pengelolaan Penduduk.

"Di Perda ini, sudah ada pasalnya agar bekerja sama dengan daerah penyangga. Jadi saya kira, nggak ada masalah lagi. yang penting ada kesepakatan dengan daerah-daerah penyangga, daerah mana yang bisa digunakan," ujar Aziz.

Konsep tersebut sekaligus membuka kemungkinan agar kawasan pemakaman tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir. Kawasan tersebut dapat dirancang sebagai ruang terbuka hijau (RTH), sehingga memiliki fungsi ekologis bagi wilayah sekitarnya.

"Fungsinya bukan hanya sebagai lokasi makam, tapi juga sebagai penghasil oksigen," kata Aziz.

Ini memperlihatkan bahwa Raperda Pengelolaan Penduduk memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar mengatur siapa yang boleh mendapatkan bantuan daerah. Regulasi tersebut berusaha menghubungkan persoalan kependudukan dengan kapasitas ruang, hunian, layanan dasar, lingkungan dan hubungan Jakarta dengan daerah penyangga.

Perubahan jumlah pasal

Bapemperda mencatat jumlah pasal dalam rancangan tersebut telah bertambah dari 34 menjadi 36 pasal. Pembahasan dan review masih berlangsung sebelum rancangan memasuki tahap finalisasi. Bapemperda juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan konsekuensi perubahan nomenklatur terhadap tahapan pembahasan.

Pada akhirnya, tantangan terbesar Raperda ini bukan hanya bagaimana mengatur penduduk, tetapi bagaimana memastikan kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi layanan yang nyata.

Pengaturan masa tinggal lima tahun untuk mengakses bantuan APBD merupakan salah satu instrumen. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan warga yang sudah tinggal di Jakarta memperoleh hunian yang layak, transportasi yang memadai, pelayanan publik, ruang hidup yang aman, serta akses terhadap kebutuhan dasar.

Sebab, Jakarta tidak hanya menghadapi persoalan jumlah penduduk. Kota ini menghadapi persoalan tentang di mana orang tinggal, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bergerak, dan apakah ruang kota mampu memenuhi kebutuhan mereka.

Pada kondisi itulah perubahan dari "pengendalian" menjadi "pengelolaan" diuji. Raperda tersebut nantinya tidak hanya akan menentukan bagaimana pemerintah melihat penduduk, tetapi juga bagaimana Jakarta memperlakukan warganya di tengah keterbatasan ruang dan tuntutan sebagai kota global.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan penjelasan mengenai empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (1/10). Langkah ini disiapkan untuk memperkuat sistem pembiayaan pembangunan daerah serta mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keempat Ranperda tersebut mencakup pembentukan dana cadangan daerah hingga penguatan kelembagaan BUMD di sektor air minum, perbankan, dan transportasi. Upaya ini dirancang guna menjawab kebutuhan pembangunan dan mendukung transformasi Jakarta.

"Penetapan visi Jakarta sebagai Kota Global dan Pusat Perekonomian Nasional membutuhkan pembangunan infrastruktur kota yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10).

Ranperda pertama mengatur pembentukan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp5,6 triliun. Dana itu dialokasikan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana tersebut disiapkan untuk membiayai pembangunan prasarana jangka panjang. Kebutuhan anggaran proyek semacam itu tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

"Pembentukan Dana Cadangan Daerah bersumber dari APBD, antara lain dari surplus APBD dan/atau penyisihan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Pramono.

Ranperda kedua mengatur perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Jaya menjadi PT Air Minum Jaya (Perseroda). Penyesuaian kelembagaan ini disiapkan untuk mendukung target cakupan layanan air minum perpipaan 100 persen pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp27,8 triliun. Pramono menyebut modal dasar PAM Jaya akan ditingkatkan dari Rp5,4 triliun menjadi Rp19,2 triliun.

"Ranperda ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan ruang permodalan yang memadai bagi Perseroan dalam mendukung pengembangan pelayanan air minum di Jakarta," tegas dia.

Ia menambahkan, modal disetor perusahaan tersebut ditetapkan sebesar Rp4,8 triliun. Peningkatan modal itu menjadi bagian dari penguatan kapasitas perusahaan.

Ranperda ketiga menyasar penguatan PT Bank DKI. Perusahaan itu akan berganti nama menjadi PT Bank Jakarta (Perseroda).

Modal dasar bank tersebut direncanakan naik dari Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun. Penambahan modal itu ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha dan penyaluran kredit secara berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Perseroda, sehingga menjadi PT Bank Jakarta (Perseroda)," jelas Pramono.

Ranperda keempat mengatur perubahan bentuk hukum PT Transportasi Jakarta menjadi PT Transportasi Jakarta (Perseroda). Perubahan ini sekaligus memperluas ruang lingkup usaha perusahaan.

Pengembangan usaha mencakup transportasi perairan dan udara. Wilayah usahanya juga diperluas hingga tingkat nasional dan internasional, dengan modal dasar disesuaikan menjadi Rp13,4 triliun.

"Wilayah usaha PT Transportasi Jakarta diperluas hingga skala nasional dan internasional guna membuka peluang replikasi pengalaman dan sistem transportasi yang telah dibangun di Jakarta," tutur Pramono.

Ia menyebut perluasan itu diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi daerah lain di Indonesia maupun di tingkat global. Pengalaman Jakarta dalam membangun sistem transportasi disebut dapat direplikasi.

Dirinya juga berharap DPRD dapat membahas keempat Ranperda tersebut secara cermat. Pembahasan itu diharapkan menghasilkan regulasi yang mendukung pembiayaan pembangunan, peningkatan layanan publik, dan penguatan daya saing Jakarta.

"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, layak huni, dan menyejahterakan warganya," pungkas Pramono.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat secara tahunan, jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta--MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta--meningkat per Agustus 2026.

Kenaikan penumpang untuk masing-masing moda itu adalah MRT 1,80 persen; LRT 9,94 persen; Transjakarta 7,19 persen.

Namun, per Agustus lalu, secara bulanan dan tahunan, BPS mencatat operasional armada MRT dan Transjakarta turun. Imbasnya, kata Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto, jumlah penumpang MRT Jakarta dan Transjakarta secara bulanan juga mengalami penurunan.

"Pada Agustus 2026, jumlah penumpang MRT Jakarta dan Transjakarta mengalami penurunan secara bulanan, masing-masing sebesar 12,56 persen dan 5,82 persen," kata dia, Jakarta, Kamis (1/10) dikutip dari Antara.

Sebaliknya, moda LRT Jakarta mengalami peningkatan penumpang sebesar 6,31 persen secara bulanan pada Agustus 2026.

Dari sisi operasional, MRT Jakarta mencatat 8.081 perjalanan, turun sebesar 2,74 persen secara bulanan, namun meningkat tipis sebesar 0,01 persen secara tahunan.

Adapun LRT Jakarta mencatat 6.324 perjalanan, relatif tidak berubah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan ini meningkat sebesar 0,03 persen secara tahunannya.

Sementara itu, armada Transjakarta yang beroperasi pada Agustus 2026 sekitar 4.741 unit atau meningkat 0,8 persen secara bulanan, namun secara tahunan turun sebesar 6,17 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendataan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2026. Pendaftaran berlangsung mulai 30 September hingga 6 Oktober 2026, sehingga mahasiswa yang ingin mengajukan bantuan perlu memastikan data dan dokumen sudah lengkap sebelum batas waktu berakhir.

Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui laman resmi KJMU. Mahasiswa terlebih dahulu membuat akun atau melakukan login, kemudian mengisi data diri, data wali, serta kontak darurat. Setelah itu, dokumen persyaratan harus diunggah sesuai ketentuan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan data yang masuk tidak langsung ditetapkan sebagai penerima. Data mahasiswa akan diverifikasi oleh perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebelum penerima ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

"Mahasiswa diminta melakukan pendaftaran melalui laman resmi p4op.jakarta.go.id/kjmu. Selanjutnya melengkapi sejumlah persyaratan yang ditetapkan," kata Nahdiana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/10).

Bagi calon penerima baru, persyaratannya cukup berlapis. Pendaftar harus memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan telah berdomisili di Jakarta sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut.

Persyaratan berikutnya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Calon penerima harus tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-5, atau merupakan penerima manfaat panti sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Pendaftar juga harus merupakan lulusan satuan pendidikan menengah paling lama tiga tahun terakhir.

Di titik inilah persoalan DTSEN menjadi penting. Sebab, desil bukan angka yang bersifat tetap.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lain berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Dengan demikian, keluarga yang sebelumnya berada pada desil tertentu dapat mengalami perubahan posisi ketika DTSEN diperbarui. Perubahan itu tidak semata-mata ditentukan oleh pendapatan, tetapi dihitung dari berbagai indikator, seperti kondisi rumah, kepemilikan aset, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, komposisi keluarga, hingga penggunaan listrik.

Bagi warga, perubahan tersebut bisa menjadi persoalan ketika status sosial ekonomi yang tercatat dalam sistem tidak lagi sesuai dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Terlebih, KJMU menggunakan desil sebagai salah satu dasar pemeringkatan calon penerima baru.

BPS sendiri mengakui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga DTSEN harus terus diperbarui. Dalam satu kasus yang ditangani BPS pada Agustus 2026, posisi seorang warga bahkan berubah dari desil 1 menjadi desil 9 setelah dilakukan pengecekan dan pemutakhiran data. Setelah proses pembaruan, posisinya menjadi desil 3.

Karena itu, mahasiswa dan keluarga yang merasa data DTSEN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya perlu memastikan data mereka diperbarui melalui kanal resmi. BPS menyediakan mekanisme pemutakhiran, termasuk Cek DTSEN, meski pengajuan pembaruan tidak otomatis mengubah desil karena data tetap harus diproses berdasarkan metode yang berlaku.

Untuk KJMU 2026, Pemprov DKI juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap kondisi keluarga. Beberapa variabel khas daerah yang diperhatikan antara lain kepemilikan mobil, NJOP di atas Rp1 miliar, serta adanya anggota keluarga yang berstatus ASN. Pemeringkatan calon penerima baru dilakukan dari desil terendah ke desil yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dari sisi manfaat, KJMU merupakan bentuk bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Kebijakan tersebut kini mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, yang ditetapkan pada 3 September dan diundangkan pada 4 September 2026.

Program ini juga mengalami perluasan. Mahasiswa jenjang D3, D4, dan S1 dapat berasal dari perguruan tinggi negeri (PTN) jalur reguler maupun perguruan tinggi swasta (PTS) jalur reguler yang memenuhi ketentuan akreditasi. Untuk PTS di Jakarta, institusi dan program studi yang dapat diikuti antara lain yang memiliki akreditasi B/Baik Sekali maupun C/Baik.

Sementara bagi mahasiswa yang sudah menjadi penerima lanjutan, bantuan dapat diteruskan sampai lulus selama tetap memenuhi persyaratan dan tidak melanggar ketentuan.

Dengan waktu pendaftaran yang hanya berlangsung selama sepekan, mahasiswa tidak perlu menunda prosesnya. Selain mengisi data dengan benar, kelengkapan dokumen dan kesesuaian data sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.

Informasi maupun pengaduan KJMU dapat disampaikan melalui WhatsApp 0852-1124-7089 pada hari kerja pukul 08.00-16.00 WIB.

Penggunaan transportasi umum di Jakarta masih menunjukkan tren pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penumpang MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta pada Agustus 2026 masing-masing tumbuh 1,80 persen, 9,94 persen, dan 7,19 persen secara tahunan.

Namun, jika dibandingkan dengan Juli 2026, pergerakannya tidak seragam. Penumpang MRT Jakarta turun 12,56 persen, sementara Transjakarta berkurang 5,82 persen. Hanya LRT Jakarta yang mencatat pertumbuhan, yakni 6,31 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan transportasi publik Jakarta tidak cukup dibaca hanya dari angka tahunan. Ada faktor musiman, aktivitas masyarakat, kebijakan tarif, hingga pola operasional yang ikut memengaruhi jumlah pengguna dari satu bulan ke bulan berikutnya.

MRT dan Transjakarta turun setelah Juli

Data BPS menunjukkan penumpang MRT Jakarta pada Juli mencapai sekitar 4,64 juta orang. Angka ini menjadi salah satu titik tinggi sepanjang tahun berjalan, setelah pada Juni tercatat sekitar 4,35 juta penumpang.

Pada Agustus, jumlah tersebut turun 12,56 persen secara bulanan. Dari sisi operasional, MRT juga mencatat 8.081 perjalanan, turun 2,74 persen dibandingkan Juli. Meski demikian, jumlah perjalanan masih meningkat tipis 0,01 persen dibandingkan Agustus tahun sebelumnya.

Kendati demikian, penurunan penumpang MRT tidak semata-mata menunjukkan berkurangnya kemampuan layanan. Jumlah perjalanan memang ikut turun, tetapi skalanya jauh lebih kecil dibandingkan penurunan jumlah penumpang. Ada kemungkinan perubahan aktivitas dan mobilitas masyarakat lebih berpengaruh terhadap angka pengguna.

Pola serupa terlihat pada Transjakarta. Pada Juli, jumlah penumpang mencapai sekitar 40,32 juta orang, setelah pada Juni mencapai 37,59 juta.

Karena itu, penurunan 5,82 persen pada Agustus perlu dibaca sebagai koreksi dari tingginya mobilitas pada Juli, bukan sebagai perubahan tren tahunan. Apalagi secara tahunan pengguna Transjakarta masih tumbuh 7,19 persen.

Faktor kalender dan pola aktivitas masyarakat juga patut diperhitungkan. Pada Juli terdapat masa libur sekolah yang dapat mengubah pola perjalanan keluarga dan aktivitas di berbagai kawasan Jakarta.

Sementara Agustus kembali memasuki pola aktivitas yang lebih normal. Namun, BPS tidak menyebutkan faktor tertentu sebagai penyebab langsung penurunan tersebut, sehingga penjelasan itu lebih tepat ditempatkan sebagai konteks, bukan kesimpulan kausal.

LRT justru bergerak naik

Berbeda dari dua moda tersebut, LRT Jakarta mencatat pertumbuhan penumpang 6,31 persen secara bulanan. Dari sisi operasi, LRT menjalankan 6.324 perjalanan, relatif tidak berubah dari bulan sebelumnya dan hanya meningkat 0,03 persen secara tahunan.

Dengan jumlah perjalanan yang nyaris sama tetapi penumpang meningkat, kenaikan pengguna LRT lebih mungkin berkaitan dengan tingkat keterisian perjalanan dan perubahan pola mobilitas, bukan karena penambahan perjalanan secara signifikan.

Momentum 17 Agustus juga menjadi salah satu konteks penting. Pemprov DKI memberlakukan tarif khusus Rp1 untuk MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta pada Hari Kemerdekaan. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

Selain itu, pada 17 Agustus pemerintah melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah kawasan pusat Jakarta dan menganjurkan masyarakat menuju lokasi perayaan menggunakan transportasi umum. Layanan transportasi juga disesuaikan untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu konteks yang membantu menjelaskan kenaikan LRT pada Agustus. Tetapi lagi-lagi, belum ada data BPS yang secara khusus menghubungkan kenaikan 6,31 persen itu dengan kebijakan tarif Rp1 atau kegiatan HUT RI.

Armada Transjakarta lebih sedikit ketimbang tahun lalu

Persoalan lain terlihat pada jumlah armada Transjakarta. Pada Agustus 2026, sekitar 4.741 unit bus beroperasi. Jumlah tersebut naik 0,8 persen dibandingkan Juli, tetapi turun 6,17 persen dibandingkan Agustus 2025.

Dua angka itu sebenarnya tidak bertentangan. Kenaikan bulanan menunjukkan adanya penambahan armada yang dioperasikan dibanding Juli. Sementara penurunan tahunan menunjukkan bahwa jumlah bus yang aktif masih lebih rendah daripada kondisi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menariknya, jumlah penumpang justru meningkat 7,19 persen secara tahunan meski armada turun 6,17 persen. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna tidak selalu harus diikuti pertumbuhan jumlah kendaraan secara proporsional. Faktor seperti efisiensi rute, tingkat okupansi, integrasi antarmoda, dan pola perjalanan dapat memengaruhi jumlah penumpang yang dilayani.

Transjakarta sendiri pada Agustus memperkuat kerja sama dengan operator transportasi lain untuk meningkatkan integrasi dan ketahanan layanan. Pemprov DKI menilai tantangan transportasi Jakarta bukan hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memastikan konektivitas antarmoda dan akses first-mile serta last-mile.

Pada akhirnya, data Agustus memperlihatkan dua wajah transportasi publik Jakarta. Secara tahunan, masyarakat semakin banyak menggunakan MRT, LRT, dan Transjakarta. Namun secara bulanan, mobilitas pengguna sangat dinamis dan tidak bergerak seragam.

Angka tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan transportasi publik bukan sekadar soal menambah bus atau perjalanan kereta. Tantangan berikutnya adalah memastikan layanan tetap menarik ketika pola aktivitas masyarakat berubah, terhubung dengan moda lain, dan mampu mempertahankan pertumbuhan pengguna secara konsisten.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjajaki investasi kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) di kawasan Glodok dengan investor Singapura. Langkah ini dilakukan untuk pengembangan potensi pendanaan kreatif, ekosistem retail/komersial, dan rantai pasok.

"Kedua nota kesepahaman tersebut menjajaki potensi kerja sama terkait kajian pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun, terutama di sekitar Glodok dan Kota, serta potensi pendanaan kreatif, ekosistem retail/komersial, dan rantai pasok," kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Kerja sama tersebut terjalin melalui PT MRT Jakarta (Perseroda) yang menyelenggarakan TOD Investment Forum 2026 di Singapura. Kolaborasi tersebut menggandeng Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Surban Jurong Group, dan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Singapore.

Acara yang berlangsung pada Kamis (24/9/2026) di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tersebut juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara MRT Jakarta dan UOB Indonesia serta MRT Jakarta dan Rebel APAC Pte. Ltd.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud dan disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Hotmangaraja Panjaitan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, serta Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Yani.

Forum tahunan ini mempertemukan para investor, pengembang, lembaga keuangan, perwakilan pemerintah, dan mitra strategis untuk menggali potensi kerja sama proyek-proyek TOD oleh MRT Jakarta dan BUMD lainnya milik Pemprov DKI Jakarta.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjajaki investasi kawasan berorientasi transit atau transit oriented development () di kawasan dengan investor Singapura. Hal itu dilakukan untuk pengembangan potensi pendanaan kreatif, ekosistem retail/komersial, dan rantai pasok.

"Kedua nota kesepahaman tersebut menjajaki potensi kerja sama terkait kajian pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun, terutama di sekitar Glodok dan Kota, serta potensi pendanaan kreatif, ekosistem retail/komersial, dan rantai pasok," kata Corporate Secretary Division Head PT (Perseroda) Rendy Primartantyo dikutip dari Antara, Jumat, 2 Oktober 2026.

Acara yang berlangsung di Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Singapura pada Kamis, 24 September 2026, itu juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara MRT Jakarta dan UOB Indonesia serta MRT Jakarta dan Rebel APAC Pte. Ltd.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud dan disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura Hotmangaraja Panjaitan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dam Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Yani.

Forum tahunan ini mempertemukan para investor, pengembang, lembaga keuangan, perwakilan pemerintah dan mitra strategis untuk menggali potensi kerja sama proyek-proyek TOD oleh MRT Jakarta dan BUMD lainnya milik Provinsi DKI Jakarta.

Mengusung tema From Singapore to Jakarta: Capitalizing on Urban Density and Connectivity, forum ini juga menghadirkan sesi diskusi terarah dengan topik Membangun Fondasi Kawasan berorientasi Transit dan Pertumbuhan Kota Berkelanjutan. Forum tersebut menghadirkan pembicara dari Indonesia dan Singapura.

"Tema ini sangat relevan dengan rencana Jakarta untuk memperkuat jaringan sistem transportasi publik perkotaannya melalui MRT, LRT, dan BRT. Dengan pengembangan kota berbasis TOD, diharapkan akan menciptakan ruang publik berkualitas serta mewujudkan impian Jakarta menjadi Kota Global," kata Rendy.

Langkah Jakarta menuju ambisi sebagai kota global mulai diterjemahkan ke dalam sejumlah regulasi strategis. Gubernur Pramono Anung membawa empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Empat Ranperda itu menyentuh sektor yang menjadi fondasi pembangunan Jakarta, mulai dari pembentukan dana cadangan daerah hingga penguatan badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang air minum, perbankan, dan transportasi.

"Penetapan visi Jakarta sebagai Kota Global dan Pusat Perekonomian Nasional membutuhkan pembangunan infrastruktur kota yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Pramono.

Ranperda pertama mengatur pembentukan Dana Cadangan Daerah senilai Rp5,6 triliun. Dana tersebut akan dihimpun secara bertahap melalui APBD untuk membiayai pembangunan prasarana jangka panjang yang tidak memungkinkan dibebankan sekaligus dalam satu tahun anggaran.

"Pembentukan Dana Cadangan Daerah bersumber dari APBD, antara lain dari surplus APBD dan/atau penyisihan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Agenda berikutnya menyasar sektor air bersih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Jaya menjadi PT Air Minum Jaya (Perseroda). Langkah tersebut berkaitan dengan target cakupan layanan air minum perpipaan 100 persen pada 2029, dengan kebutuhan investasi mencapai Rp27,8 triliun.

"Ranperda ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan ruang permodalan yang memadai bagi Perseroan dalam mendukung pengembangan pelayanan air minum di Jakarta, melalui peningkatan modal dasar PAM Jaya dari sebelumnya sebesar Rp5,4 triliun menjadi Rp19,2 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp4,8 triliun," terang Pramono.

Perubahan juga disiapkan untuk PT Bank DKI. Nama perusahaan akan menjadi PT Bank Jakarta (Perseroda), disertai rencana peningkatan modal dasar dari Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun. Penguatan tersebut diarahkan untuk memperbesar kapasitas usaha sekaligus menopang penyaluran kredit secara berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Perseroda, sehingga menjadi PT Bank Jakarta (Perseroda)," tuturnya.

Sektor transportasi menjadi sasaran Ranperda keempat. PT Transportasi Jakarta diusulkan berubah menjadi PT Transportasi Jakarta (Perseroda) sekaligus mendapat ruang usaha yang lebih luas.

Tak hanya transportasi darat, cakupan pengembangan akan merambah transportasi perairan dan udara. Wilayah usaha perusahaan juga diperluas hingga tingkat nasional dan internasional, dengan modal dasar disesuaikan menjadi Rp13,4 triliun.

"Wilayah usaha PT Transportasi Jakarta diperluas hingga skala nasional dan internasional guna membuka peluang replikasi pengalaman dan sistem transportasi yang telah dibangun di Jakarta, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi daerah lain di Indonesia maupun di tingkat global," ungkap Pramono.

Pramono berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memperkuat pembiayaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan kapasitas BUMD Jakarta.

"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, layak huni, dan menyejahterakan warganya," tambahnya

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), salah satunya Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, dan dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Ima mengatakan pembentukan Dana Cadangan Daerah menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal DKI Jakarta agar pembangunan dapat direncanakan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

"Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan," ujar dia.

Menurut Ima, melalui Ranperda tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan tersedianya instrumen pembiayaan yang dapat digunakan secara tepat untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan prioritas.

Ima menjelaskan, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur Jakarta yang besar dan berlangsung dalam jangka panjang membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah.

"Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah," kata Ima.

Atas dasar itu, pembentukan Dana Cadangan Daerah diperlukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban sekaligus memitigasi risiko gagal bayar atas pembayaran pokok Obligasi Daerah yang akan jatuh tempo. Adapun nana tersebut nantinya disediakan melalui APBD.

Selain Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah, rapat juga membahas Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Perseroan Daerah), Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah), serta Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Perseroan Daerah).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Jakarta menjadi Perseroan Daerah.

"Bank DKI merupakan pionir Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang telah beroperasi sejak 11 April 1961. Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta, serta penyesuaian bentuk badan hukum dari Perseroda menjadi PT Bank Jakarta Perseroda," jelas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Langkah ini, kata Pram, dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat identitas serta peran Bank Jakarta dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Dari sisi kelembagaan, tempat kedudukan Bank Jakarta tetap berpusat di Jakarta. Namun, dengan penguatan permodalan ini, Bank Jakarta memiliki kewenangan penuh untuk membuka kantor pelayanan di dalam maupun di luar wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah berganti nama, Bank Jakarta kini siap melangkah lebih jauh lewat peningkatan kapasitas permodalan.

"Dalam rangka memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung pengembangan usaha, modal dasar Bank Jakarta akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp6,578 triliun," ujar Pramono.

Suntikan modal dasar yang melonjak lebih dari dua kali lipat ini diproyeksikan menjadi motor penggerak utama bagi Bank Jakarta untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memperkokoh struktur permodalannya.

Gubernur Pramono Anung menekankan, penambahan modal ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi penting bagi Bank Jakarta untuk memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

"Penguatan ini diharapkan memperluas kapasitas usaha serta meningkatkan penyaluran kredit dan pengembangan bisnis inti, sekaligus memperkuat kontribusi Bank Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota secara berkelanjutan," tegas Pramono.

Warga Jakarta mungkin perlu berpikir dua kali sebelum terlalu lama beraktivitas di luar rumah pada Jumat pagi, 2 Oktober 2026. Kualitas udara Ibu Kota masuk kategori tidak sehat dan berada di jajaran kota dengan polusi udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data IQAir yang dikutip Antara pada pukul 05.55 WIB, indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di level 169. Konsentrasi polutan PM2,5 tercatat mencapai 87 mikrogram per meter kubik.

Dengan angka tersebut, kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini berarti paparan polusi dapat mulai berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok yang lebih sensitif terhadap pencemaran udara.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

"landasan dalam perlindungan keluarga,"

Raperda KLA terdiri dari 34 pasal dan 10 bab disiapkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemenuhan hak anak di ibu kota.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, penyelesaian Raperda KLA merupakan bagian dari rampungnya pembahasan empat raperda yang diajukan DPPAPP. Bahas Raperda Rusun, Bapemperda Usulkan Lembaga Penjamin untuk Lindungi Pembeli

Tiga rancangan regulasi lainnya yakni Raperda Pembangunan Keluarga, Raperda Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, dan Raperda Pengelolaan Penduduk.

"Keempat regulasi tersebut menjadi landasan kuat dalam memperkuat perlindungan keluarga, anak, dan perempuan di Jakarta," ujar Aziz, Jumat (2/10).

Aziz juga menekankan pentingnya penyediaan ruang bermain yang aman, terutama bagi anak-anak di kawasan permukiman padat penduduk.

Menurutnya, Pemprov DKI dapat memanfaatkan aset milik pemerintah seperti area sekolah, perkantoran, serta kantor kelurahan dan kecamatan sebagai ruang bermain anak agar tidak lagi bermain di tempat yang berisiko.

Sementara itu, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengapresiasi Bapemperda DPRD DKI yang telah merampungkan pembahasan Raperda KLA secara terperinci dan tepat waktu.

Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai aturan turunan perda tersebut agar ekosistem perlindungan anak dan perempuan di Jakarta dapat segera diperkuat.

"Dengan begitu, kita bisa secara utuh segera membuat ekosistem perlindungan anak dan perempuan di Jakarta menjadi lebih baik," tandas Dwi.

Di tengah derasnya arus informasi digital, membedakan berita benar dan palsu tidak lagi selalu mudah. Sebuah foto bisa direkayasa, suara seseorang dapat dibuat seolah-olah mengucapkan sesuatu yang tidak pernah dikatakannya, sementara video hasil deepfake semakin sulit dibedakan dari rekaman asli.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuat persoalan hoaks memasuki babak baru. Teknologi yang seharusnya membantu manusia mengolah informasi kini juga dapat digunakan untuk membuat konten palsu yang terlihat meyakinkan.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menyiapkan generasi muda sebagai penggerak literasi digital melalui Program Duta Antihoaks Jakarta 2026.

Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Marulina Dewi menjelaskan tantangan masyarakat saat ini bukan sekadar mengetahui apakah sebuah informasi benar atau salah. Teknologi AI telah membuat konten manipulatif semakin menyerupai kenyataan.

"Di era AI, tantangan kita bukan sekadar membedakan informasi yang benar dan salah. Foto, suara, bahkan video, bisa direkayasa dengan sangat meyakinkan," kata Marulina dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/10).

Situasi tersebut membuat kemampuan literasi digital menjadi semakin penting. Masyarakat tidak cukup hanya bisa menggunakan media sosial atau mencari informasi melalui internet. Mereka juga perlu memiliki kemampuan untuk memeriksa sumber, memahami konteks, mengenali manipulasi, dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Di sinilah Program Duta Antihoaks Jakarta 2026 mengambil peran. Program tersebut tidak dirancang sekadar untuk memilih sejumlah anak muda yang kemudian menyandang gelar sebagai Duta Antihoaks.

Diskominfotik ingin menemukan figur yang mampu membawa pengetahuan mengenai literasi digital keluar dari ruang pelatihan dan menjadikannya gerakan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Tahun ini, 356 orang mendaftar untuk mengikuti program tersebut. Setelah melewati berbagai tahapan seleksi dan pembinaan sejak Juli 2026, sebanyak 10 finalis terpilih untuk mengikuti tahap penjurian.

Para finalis tidak hanya diuji melalui kemampuan berbicara. Mereka juga diminta menyusun dan menjalankan Proyek Kampanye Literasi Digital pada 28 Agustus hingga 25 September 2026. Hasil proyek tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan dewan juri pada 29 September.

Penilaian mencakup kreativitas, relevansi gagasan, kemampuan implementasi, komunikasi dan kepemimpinan, dampak, serta keberlanjutan program. Sebelum memasuki tahap akhir, para peserta juga mendapatkan in house training dan pembekalan mengenai penyusunan proyek kampanye.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa seorang Duta Antihoaks tidak cukup hanya memahami teori. Ia dituntut mampu mengubah pengetahuan menjadi pesan yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat.

Tugas itu menjadi semakin penting karena pola penyebaran informasi di ruang digital sangat cepat. Konten yang dibuat dengan AI dapat dikemas dalam bentuk yang menarik dan emosional sehingga berpotensi membuat orang langsung percaya atau membagikannya sebelum melakukan pemeriksaan.

Karena itu, figur Duta Antihoaks diharapkan dapat menjadi penghubung antara pengetahuan literasi digital dan masyarakat. Mereka akan menjadi mitra Diskominfotik untuk memperluas edukasi melalui sekolah, kampus, komunitas, ruang publik, hingga kanal digital.

"Kami mencari anak muda yang mampu berbicara dengan bahasa generasinya, mau turun ke masyarakat, dan mengubah pengetahuan menjadi sebuah gerakan," ujar Marulina.

Pengukuhan Duta Antihoaks Jakarta 2026 direncanakan berlangsung pada Oktober 2026. Setelah dikukuhkan, tantangan sebenarnya justru dimulai: bagaimana para duta mampu membuat masyarakat lebih kritis menghadapi informasi tanpa kehilangan kepercayaan terhadap teknologi.

Sebab, menghadapi hoaks di era AI bukan berarti menjauhi teknologi. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi secara lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Di titik itulah generasi muda yang dipilih melalui Program Duta Antihoaks Jakarta 2026 diharapkan menjadi bagian penting dari upaya membangun masyarakat digital yang tidak mudah percaya, tetapi juga tidak mudah menyebarkan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, Jumat (2/10).

"hujan dengan intensitas ringan,"

Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca cerah berawan akan mendominasi wilayah Jakarta, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara cuaca cerah akan menaungi Kepulauan Seribu.

Memasuki siang hari, cuaca cerah akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Bangunan di Trotoar Depan Halte Transjakarta Plumpang Ditertibkan

Menjelang sore hari, cuaca cerah masih menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara hujan ringan membasahi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pada malam hari, BMKG memprakirakan hujan ringan akan membasahi Kepulauan Seribu. Sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Suhu udara hari ini berkisar 24 sampai 31 derajat celsius, dengan kelembapan udara antara 64 hingga 98 persen.

Pemprov DKI Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat pembiayaan pembangunan jangka panjang. Hal itu mengemuka saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap empat rancangan peraturan daerah (Ranperda), salah satunya Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 1 September 2026.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, dan dihadiri langsung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ima mengatakan pembentukan Dana Cadangan Daerah menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal DKI Jakarta agar pembangunan dapat direncanakan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Penataan kawasan unggulan triwulan III di Jalan Kemang Timur XI, RT 12/03, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan rampung 100 persen dengan mengusung konsep edukasi lingkungan.

Lurah Bangka, Firdaus Aulawy Rois mengatakan, penataan dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya pembuatan mural yang membuat kawasan tersebut lebih menarik.

"Dulunya kawasan ini merupakan tempat parkir liar dan kumuh. Kini kami tata menjadi lebih bersih dan dipercantik mural terlihat indah serta nyaman," ujarnya, Jumat (2/10).

Firdaus menjelaskan, kawasan yang ditata memiliki luas sekitar 400 meter persegi dengan mengusung konsep kampung warna-warni dan edukasi lingkungan. Penataan juga dilengkapi taman vertikal serta fasilitas tempat pemilahan sampah.

Menurutnya, penataan tersebut bertujuan membuat setiap sudut lingkungan RT 12 menjadi lebih berwarna sekaligus sarat edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

"Kawasan ini juga merupakan kawasan yang mengikuti Lomba Benyamin S Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Semuanya kami optimalkan penataannya," terangnya.

Dalam proses pengerjaannya, lanjut Firdaus, Kelurahan Bangka berkolaborasi dengan Suku Dinas Sumber Daya Air, Suku Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan.

"Sebanyak 10 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) turut dikerahkan selama kurang lebih 2,5 bulan pengerjaan penataan kawasan," ungkapnya.

Ia berharap, penataan kawasan tersebut dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, nyaman, serta bebas dari parkir liar.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, menyirami tanaman agar kawasan ini selalu bersih dan indah," ucapnya.

Sementara itu, Ketua RT 12/03, Kelurahan Bangka, Wiwit Sunarto, mengapresiasi atas perubahan signifikan kawasan yang sebelumnya kumuh dan kerap menjadi langganan genangan air kini berubah menjadi ruang publik yang nyaman bagi warga.

"Kalau sore hari, anak-anak dan ibu-ibu berkumpul di sini dengan gembira karena sudah disediakan tempat duduk, mural edukasi, taman vertikal, dan tempat pilah sampah," imbuhnya.

Wiwit menginginkan, penataan tersebut tidak hanya mengubah wajah fisik lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dan perilaku warga dalam menjaga kebersihan.

"Kami berharap warga semakin sadar untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat dan dapat bersama-sama menjaga lingkungan yang sudah ditata ini dengan baik," tandasnya.

Aroma kue yang baru keluar dari kukusan memenuhi ruang pelatihan di RPTRA Sungai Bambu, Jalan Jati Raya, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di tempat itu, puluhan pelaku usaha binaan Jakpreneur tidak sekadar belajar membuat makanan. Mereka sedang belajar bagaimana bahan pangan yang sederhana dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Sebanyak 90 pelaku usaha binaan mengikuti pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian yang digelar Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara, Kamis (1/10).

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku usaha kecil agar tidak berhenti pada penjualan bahan atau makanan dalam bentuk yang sama. Komoditas pertanian seperti buah, rempah, dan bahan pangan lainnya dapat diolah menjadi berbagai produk baru sehingga memiliki nilai tambah sekaligus membuka lebih banyak pilihan pasar.

Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Utara Novy Christine Palit menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan program rutin tahunan. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kemampuan peserta memasak atau mengolah bahan pangan, tetapi juga memperkenalkan aspek gizi dari makanan yang dibuat.

"Pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengolah hasil pertanian, sekaligus memahami kandungan gizinya. Hasilnya, menjadi pilihan makanan yang digemari keluarga, maupun dikembangkan sebagai produk usaha," ujar Novy.

Bahan sederhana, produk lebih beragam

Diversifikasi dalam konteks ini berarti mengembangkan satu atau berbagai komoditas pertanian menjadi produk olahan yang lebih beragam. Bahan yang sebelumnya hanya dikonsumsi langsung dapat diubah menjadi minuman, makanan ringan, kue, atau produk siap jual lainnya.

Pelatihan di Jakarta Utara dilakukan secara bertahap dengan materi yang disesuaikan dengan bidang usaha peserta. Pada tahap sebelumnya, misalnya, peserta belajar mengolah komoditas seperti jahe, nanas, dan jeruk menjadi aneka minuman.

Pada gelombang kedua, fokus pelatihan bergeser ke produk kue. Peserta dibekali keterampilan membuat Banana Chocolate Cake, Muffin Chocolate Cake, dan Brownies Kukus.

Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian Suku Dinas KPKP Jakarta Utara Solihin mengungkapkan, pendekatan tersebut sengaja dibuat agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat langsung berkaitan dengan usaha mereka.

"Pada pelatihan kedua ini, para peserta dibekali keterampilan membuat Banana Chocolate Cake, Muffin Chocolate Cake, dan Brownies Kukus," terangnya.

Bagi pelaku usaha kecil, kemampuan membuat lebih banyak produk dapat menjadi penting ketika selera konsumen berubah. Pisang, misalnya, tidak hanya dijual sebagai buah atau gorengan, tetapi bisa menjadi bahan kue. Jahe tidak hanya digunakan sebagai bumbu, tetapi dapat dikembangkan menjadi minuman siap konsumsi.

Peluangnya pun tidak berhenti pada produk. Diversifikasi memungkinkan pelaku usaha membuat pilihan ukuran, kemasan, rasa, dan harga yang berbeda sesuai dengan target konsumennya.

Peluang dari pasar Jakarta Utara

Jakarta Utara memiliki karakter pasar yang beragam. Kawasan permukiman, pusat perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kawasan pesisir menciptakan kebutuhan terhadap berbagai jenis makanan dan minuman.

Kondisi tersebut membuka ruang bagi usaha rumahan untuk mengembangkan produk pangan yang praktis dan mudah dipasarkan. Produk kue, minuman berbahan buah atau rempah, makanan beku, hingga makanan siap santap dapat menyasar konsumen yang berbeda.

Namun, peluang pasar saja tidak cukup. Pelaku usaha membutuhkan konsistensi rasa, kualitas produk, kemampuan produksi, serta peralatan yang memadai.

Karena itu, pelatihan kali ini tidak berdiri sendiri. Suku Dinas KPKP Jakarta Utara juga memberikan bantuan peralatan kepada peserta sesuai dengan bidang usaha masing-masing.

Sebanyak 30 unit juicer telah diserahkan sebelumnya dalam rangkaian KPKP September Festival Sehat. Sebanyak 30 unit mixer diberikan kepada pelaku usaha kue, roti, dan pastry. Sementara 30 unit cool box dijadwalkan diberikan kepada pelaku usaha minuman dan makanan beku.

Peralatan tersebut dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kapasitas produksi. Mixer, misalnya, memungkinkan proses pengolahan adonan dilakukan lebih cepat dan konsisten. Juicer membantu pelaku usaha minuman mengolah bahan secara lebih efisien, sedangkan cool box dapat mendukung penyimpanan dan distribusi produk yang membutuhkan kondisi suhu tertentu.

Tetapi, bantuan peralatan juga membawa tanggung jawab. Solihin menegaskan bahwa seluruh bantuan akan dipantau pemanfaatannya.

"Peralatan yang kami berikan harus benar-benar dimanfaatkan. Kami akan monitoring dan evaluasi secara berkala. Jika tidak digunakan, bantuan akan ditarik untuk dialihkan kepada pelaku usaha lain yang memang lebih membutuhkan," ujarnya.

Bagi Sri Suwartini (50), pelaku Jakpreneur dari Pademangan Barat, kesempatan mengikuti pelatihan menjadi pengalaman penting. Ia baru bergabung sebagai Jakpreneur binaan tahun ini dan selama ini menjalankan usaha makanan rumahan seperti bakso, mi, sosis bakar, dan jajanan lainnya.

"Senang bisa langsung mendapatkan pembinaan dan berkesempatan mengikuti pelatihan. Ilmu yang diberikan bisa menjadi nilai tambah untuk mengembangkan usaha saya," kata Sri.

Pada akhirnya, keberhasilan program bukan hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir atau peralatan yang dibagikan. Tantangannya adalah bagaimana pengetahuan tersebut berubah menjadi produk yang konsisten, memiliki pasar, dan menghasilkan pendapatan.

Di tangan 90 pelaku usaha itu, bahan pertanian tidak lagi sekadar komoditas. Jahe, jeruk, nanas, pisang, dan bahan pangan lainnya bisa menjadi titik awal untuk menciptakan produk baru.

Di tengah pasar Jakarta Utara yang terus bergerak, kemampuan mengolah bahan menjadi lebih beragam dapat menjadi salah satu cara bagi usaha kecil untuk bertahan, berkembang, dan menemukan konsumen baru.

DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Jumat pagi, 2 Oktober 2026. Bahkan, kualitas udara Ibu Kota terburuk keempat di dunia.

Dikutip dari Antara, Indeks Kualitas Udara (AQI) di berada di angka 169 berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.55 WIB. Angka tersebut atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 87 mikrogram per meter kubik.

Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Sedangkan kategori baik yaitu tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan, ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Kemudian, kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Lalu kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Lahore (Pakistan) dengan angka 208. Kedua yaitu Manama (Bahrain) dengan angka 181, ketiga Kolkata (India) di angka 178, dan urutan kelima Delhi (India) dengan angka 159.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan respon cepat untuk menanggulangi pencemaran udara di ibu kota saat musim kemarau, yang diprediksi terjadi pada awal Mei hingga Agustus mendatang.

Langkah cepat penanganan pencemaran udara saat kemarau itu meliputi peningkatan kualitas sistem pemantau kualitas udara dan uji emisi kendaraan bermotor.

KUALITAS udara di wilayah DKI Jakarta hari ini, Jumat (2/10) pagi terpantau berada dalam kategori tidak sehat. Kondisi tersebut menempatkan ibu kota pada peringkat keempat sebagai kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQAir yang dirilis pada pukul 05.55 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 169. Angka tersebut masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara dominan berupa partikel halus PM2,5 dan nilai konsentrasi mencapai 87 mikrogram per meter kubik.

Tingkat kualitas udara ini dinilai dapat merugikan kesehatan manusia maupun kelompok hewan yang sensitif, serta berpotensi menimbulkan kerusakan pada tumbuhan dan nilai estetika lingkungan. Berkenaan dengan kondisi tersebut, situs pemantau udara merekomendasikan masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan. Apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah, warga dianjurkan mengenakan masker serta menutup jendela kediaman guna mencegah masuknya udara luar yang kotor.

Secara global, daftar kota dengan kualitas udara terburuk pada waktu yang sama dipimpin oleh Lahore (Pakistan) di angka 208, disusul Manama (Bahrain) di angka 181, Kolkata (India) di angka 178, serta Delhi (India) di posisi kelima dengan angka 159.

Sebagai panduan bagi masyarakat, tingkat kualitas udara diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan rentang parameter PM2,5:

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah respons cepat, terutama dalam mengantisipasi periode musim kemarau. Upaya penanggulangan tersebut mencakup peningkatan kualitas sistem pemantau udara serta masifnya pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor.

Selain itu, Pemprov DKI terus mengevaluasi pelaksanaan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) dari berbagai dimensi, mulai dari tren partikel PM2,5, beban emisi per sektor, hingga analisis dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian pencemaran udara tidak dapat diselesaikan secara parsial, sehingga membutuhkan integrasi lintas organisasi perangkat daerah serta kolaborasi erat dengan wilayah penyangga di sekitar Jakarta.

Langkah Jakarta menuju ambisi sebagai kota global mulai diterjemahkan ke dalam sejumlah regulasi strategis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membawa empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Empat Ranperda itu menyentuh sektor yang menjadi fondasi pembangunan Jakarta, mulai dari pembentukan dana cadangan daerah hingga penguatan badan usaha milik daerah (BUMD) di bidang air minum, perbankan, dan transportasi.

"Penetapan visi Jakarta sebagai Kota Global dan Pusat Perekonomian Nasional membutuhkan pembangunan infrastruktur kota yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Pramono.

Ranperda pertama mengatur pembentukan Dana Cadangan Daerah senilai Rp5,6 triliun. Dana tersebut akan dihimpun secara bertahap melalui APBD untuk membiayai pembangunan prasarana jangka panjang yang tidak memungkinkan dibebankan sekaligus dalam satu tahun anggaran.

"Pembentukan Dana Cadangan Daerah bersumber dari APBD, antara lain dari surplus APBD dan/atau penyisihan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Agenda berikutnya menyasar sektor air bersih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Jaya menjadi PT Air Minum Jaya (Perseroda). Langkah tersebut berkaitan dengan target cakupan layanan air minum perpipaan 100 persen pada 2029, dengan kebutuhan investasi mencapai Rp27,8 triliun.

"Ranperda ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan ruang permodalan yang memadai bagi Perseroan dalam mendukung pengembangan pelayanan air minum di Jakarta, melalui peningkatan modal dasar PAM Jaya dari sebelumnya sebesar Rp5,4 triliun menjadi Rp19,2 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp4,8 triliun," terang Pramono.

Perubahan juga disiapkan untuk PT Bank DKI. Nama perusahaan akan menjadi PT Bank Jakarta (Perseroda), disertai rencana peningkatan modal dasar dari Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun. Penguatan tersebut diarahkan untuk memperbesar kapasitas usaha sekaligus menopang penyaluran kredit secara berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Perseroda, sehingga menjadi PT Bank Jakarta (Perseroda)," tuturnya.

Sektor transportasi menjadi sasaran Ranperda keempat. PT Transportasi Jakarta diusulkan berubah menjadi PT Transportasi Jakarta (Perseroda) sekaligus mendapat ruang usaha yang lebih luas.

Tak hanya transportasi darat, cakupan pengembangan akan merambah transportasi perairan dan udara. Wilayah usaha perusahaan juga diperluas hingga tingkat nasional dan internasional, dengan modal dasar disesuaikan menjadi Rp13,4 triliun.

"Wilayah usaha PT Transportasi Jakarta diperluas hingga skala nasional dan internasional guna membuka peluang replikasi pengalaman dan sistem transportasi yang telah dibangun di Jakarta, sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi daerah lain di Indonesia maupun di tingkat global," ungkap Pramono.

Pramono berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memperkuat pembiayaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan kapasitas BUMD Jakarta.

"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, layak huni, dan menyejahterakan warganya," tambahnya

- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas fiskal . Usulan tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD DKI , Kamis (1/10/2026).

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah, dana cadangan merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Dia menilai pembentukan dana cadangan diperlukan untuk memastikan ketersediaan anggaran pembangunan proyek strategis dan prioritas di .

"Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan," kata Ima.

Dia menyampaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di wilayah ibu kota membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Oleh karena itu, kata Ima pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang memadai untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Ia menyebut salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah penerbitan obligasi daerah. Instrumen tersebut dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk membiayai pembangunan infrastruktur .

"Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI , perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah," kata Ima.

Namun, lanjut Ima penerbitan obligasi daerah juga membutuhkan perencanaan keuangan untuk memastikan pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya ketika pokok obligasi jatuh tempo.

Atas dasar itu, dana cadangan daerah diusulkan sebagai instrumen untuk menyiapkan anggaran bagi kewajiban tersebut.

Adapun usulan dana cadangan daerah menjadi salah satu dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI .

Selain itu, rapat membahas Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Daerah, Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bank (Perseroan Daerah), serta Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi menjadi Perseroan Daerah.

Dalam rapat, Gubernur DKI Pramono Anung juga menyampaikan rencana penguatan kelembagaan dan permodalan Bank . Ia berujar bahwa perubahan nama dari PT Bank DKI menjadi Bank sekaligus penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT Bank Perseroda merupakan bagian dari penguatan kapasitas bank milik Pemprov DKI.

"Bank DKI merupakan pionir Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang telah beroperasi sejak 11 April 1961. Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank , serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT Bank Perseroda," jelas Pramono.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengusulkan peningkatan modal dasar Bank dari sebelumnya Rp 11,5 triliun menjadi Rp 26 triliun. Adapun modal disetor tercatat sebesar Rp 6,578 triliun.

"Dalam rangka memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung pengembangan usaha, modal dasar Bank akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp 11,5 triliun menjadi Rp 26 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp 6,578 triliun," ujar Pramono.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan.

Dana tersebut disiapkan untuk membiayai proyek-proyek strategis dan prioritas, termasuk mengantisipasi kewajiban pembayaran pokok Obligasi Daerah yang jatuh tempo.

Usulan pembentukan Dana Cadangan Daerah itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, terkait penyampaian pidato gubernur terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, dan dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pembentukan Dana Cadangan Daerah menjadi salah satu agenda yang dibahas untuk memperkuat fondasi pembiayaan pembangunan Jakarta dalam jangka panjang.

Ima Mahdiah mengatakan, pembentukan dana cadangan merupakan langkah penting untuk membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih kuat, terencana, dan berkelanjutan.

Terlebih, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur Jakarta membutuhkan dukungan anggaran yang besar.

"Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Ima Mahdiah, pembangunan Jakarta membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai agar berbagai proyek strategis dapat berjalan sesuai perencanaan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif tanpa hanya bergantung pada sumber pendanaan konvensional.

Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat ditempuh adalah penerbitan Obligasi Daerah. Instrumen tersebut diharapkan dapat memperluas sumber pendanaan sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Jakarta.

"Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah," jelas Ima Mahdiah.

Namun, penerbitan obligasi juga harus diikuti dengan perencanaan keuangan yang matang. Pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok obligasi ketika jatuh tempo.

Karena itu, Dana Cadangan Daerah diusulkan sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan kewajiban tersebut. Keberadaannya diharapkan dapat membantu memitigasi risiko gagal bayar sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.

Dana cadangan tersebut nantinya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan skema ini, Pemprov DKI berupaya menyiapkan pembiayaan pembangunan secara lebih terukur, sekaligus memastikan kewajiban keuangan pemerintah daerah tetap terpenuhi.

Selain Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah, rapat paripurna juga membahas tiga ranperda lainnya.

Ketiganya yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 terkait perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Daerah, Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah), serta Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Daerah.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Pramono Anung turut menyampaikan rencana penguatan kelembagaan dan permodalan Bank Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha bank milik Pemprov DKI tersebut dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pramono menjelaskan, Bank DKI yang telah beroperasi sejak 11 April 1961 merupakan salah satu pionir Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Seiring dengan penguatan kelembagaan, bank tersebut kini menggunakan nama Bank Jakarta.

"Bank DKI merupakan pionir Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang telah beroperasi sejak 11 April 1961. Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta, serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT Bank Jakarta perseroda," jelasnya.

Menurut Pramono, perubahan nama dan bentuk badan hukum tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat identitas dan peran Bank Jakarta.

Meski berkedudukan di ibu kota, Bank Jakarta nantinya memiliki kewenangan membuka kantor pelayanan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi permodalan, Pemprov DKI mengusulkan peningkatan modal dasar Bank Jakarta dari sebelumnya Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun. Sementara itu, modal disetor tercatat sebesar Rp6,578 triliun.

"Dalam rangka memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung pengembangan usaha, modal dasar Bank Jakarta akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp11,5 triliun menjadi Rp26 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp6,578 triliun," Pramono menerangkan.

Ia berharap peningkatan modal dasar tersebut dapat memperluas kapasitas usaha, meningkatkan penyaluran kredit, serta mengembangkan bisnis inti Bank Jakarta.

"Penguatan ini diharapkan memperluas kapasitas usaha serta meningkatkan penyaluran kredit dan pengembangan bisnis inti, sekaligus memperkuat kontribusi Bank Jakarta terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota secara berkelanjutan," kata Pramono.

Pembahasan empat ranperda tersebut selanjutnya memasuki proses legislasi antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.

Regulasi yang diusulkan diharapkan menjadi landasan hukum bagi penguatan pembiayaan pembangunan, kelembagaan badan usaha milik daerah, serta peningkatan pelayanan publik di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana untuk memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor transportasi laut hingga udara.

Rencana itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta.

"Ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta juga diperluas untuk mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi, mencakup layanan angkutan perairan dan udara, penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana transportasi, hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan," kata Pramono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10) siang dikutip dari Antara.

Selain memperluas lingkup usaha Transjakarta, kata dia, perusahaan itu juga diberikan ruang untuk mengembangkan sejumlah usaha pendukung.

Beberapa di antaranya pendidikan, pelatihan, sertifikasi, jasa konsultansi, bantuan teknis, serta layanan berbasis teknologi informasi dan digital.

Atas dasar itu, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan tambahan penyertaan modal untuk Transjakarta. Dalam usulan perubahan tersebut, Pramono menyebutkan modal dasar Transjakarta direncanakan menjadi Rp13,4 triliun.

"Modal dasar TransJakarta ditingkatkan dari sebelumnya Rp5,225 triliun menjadi Rp13,4 triliun," ungkap Pramono.

Tak berhenti sampai di situ, dia juga mengungkapkan Transjakarta akan melayani bukan hanya secara nasional, melainkan internasional.

Pemprov DKI Jakarta pun berharap perubahan bentuk dan penguatan kapasitas usaha TransJakarta dapat mendukung pengembangan layanan transportasi di Jakarta hingga internasional.

"Sejalan dengan itu, wilayah usaha PT Transportasi Jakarta diperluas hingga skala nasional dan internasional guna membuka peluang replikasi pengalaman dan sistem transportasi yang telah dibangun di Jakarta," tutur Pramono.