Sebanyak 14 kendaraan terjaring Operasi Lintas Jaya yang dilakukan di dua lokasi di Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (28/7) pagi. Belasan kendaraan tersebut ditindak karena kedapatan parkir di bahu jalan saat jam sibuk.

Operasi yang melibatkan 36 personel gabungan tersebut berlangsung di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, serta Jalan Pemuda, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung.

Pengendali Derek Zona B Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur, Saputra Afrijal mengatakan seluruh kendaraan yang ditindak terbukti melanggar aturan parkir.

"Kita berikan penindakan tegas untuk memberikan efek jera karena parkir liar memicu kemacetan dan bisa membahayakan pengendara lainnya," ujar Saptura dikutip dari laman Pemprov DKI Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Saputra memerinci, kendaraan yang ditindak terdiri dari delapan sepeda motor dan enam mobil. Sebanyak empat mobil diderek dan pengendara mobil lainnya diberikan teguran secara lisan dan tertulis oleh petugas.

Saputra menuturkan, penertiban parkir liar di kedua lokasi tersebut sebenarnya sudah berulang kali dilakukan. Bahkan, rambu larangan parkir juga terpasang sebagai penanda bagi pengendara agar tidak memarkirkan kendaraan di lokasi tersebut.

"Kami memastikan razia terhadap parkir liar akan terus digelar, baik di kedua lokasi tersebut maupun di sejumlah titik lainnya di Jakarta Timur," ungkapnya.

Menurutnya, kendaraan yang parkir sembarangan, terutama pada jam sibuk, berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas hingga memicu kemacetan.

"Kami meminta para pengendara untuk taat aturan berlalu lintas dan tidak memarkirkan kendaraan di lokasi yang memang dilarang," tandasnya.

Komisi B DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah PAM JAYA dalam menekan angka Non-Revenue Water (NRW) atau kehilangan air melalui berbagai strategi, termasuk rencana market sounding untuk peremajaan jaringan pipa senilai sekitar Rp22,8 triliun. Apresiasi itu disampaikan pasca Komisi B meninjau reservoir PAM JAYA di Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan Cilincing, Jakarta Utara.

Adapun kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. Turut hadir dalam peninjauan itu anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, yakni M Taufik Zoelkifli, Ade Suherman, Wa Ode Herlina, Pandapotan Sinaga, Jupiter, Wita Susilowati, dan Francine Eustacia.

Nova mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi B bersama PAM JAYA yang sebelumnya membahas upaya penurunan Non-Revenue Water (NRW). Dalam kesempatan itu, rombongan juga melihat langsung reservoir berkapasitas sekitar 5 juta liter di Pondok Kopi dan 20 juta liter di Cilincing yang berfungsi memperkuat pasokan air bersih bagi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

"Peninjauan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari rapat kerja kami bersama PAM JAYA yang membahas persoalan Non-Revenue Water (NRW). Tadi Pak Direktur Utama menjelaskan bahwa ternyata NRW tidak hanya soal kebocoran pipa seperti yang selama ini dipahami masyarakat," ujar Nova melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan PAM JAYA, NRW terdiri atas tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening (unbilled authorized consumption), kehilangan komersial (commercial loss), dan kehilangan fisik (physical loss). Ketiga komponen tersebut menjadi dasar dalam menghitung tingkat kehilangan air.

Selain memahami konsep NRW, Komisi B juga menyoroti pentingnya memperluas sambungan rumah agar air yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Jangan sampai air hanya mengalir atau tersimpan di jaringan pipa tanpa tersambung ke rumah-rumah warga. Dengan bertambahnya sambungan rumah, diharapkan angka NRW bisa turun dari tiga kategori yang tadi dijelaskan," ujarnya.

Nova menambahkan, PAM JAYA juga menjelaskan bahwa penggantian seluruh jaringan pipa sepanjang sekitar 13.000 kilometer di Jakarta membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu, perusahaan akan melakukan market sounding untuk menjaring skema pendanaan yang tepat.

"Saya melihat langkah yang disiapkan PAM JAYA cukup komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kebocoran air. Kami dari Komisi B tentu mengapresiasi upaya PAM JAYA yang terus bekerja keras untuk menurunkan angka NRW," ucapnya.

Sementara ituDirektur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, mengatakan penurunan NRW menjadi salah satu program prioritas perusahaan. Menurutnya, definisi NRW mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2007 yang membagi kehilangan air ke dalam tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening, kehilangan komersial, dan kehilangan fisik.

Arief mengungkapkan, PAM JAYA menargetkan market sounding dilakukan pada Desember 2026 sebagai langkah awal menjajaki investasi penggantian jaringan pipa.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan market sounding. Target waktunya sekitar bulan Desember. Namun kami harus berhati-hati karena kebutuhan investasinya cukup besar. Kami harus menghitung secara cermat apakah investasi sebesar itu nantinya dapat memberikan pengembalian yang memadai melalui skema business to business (B2B)," kata Arief.

Ia menegaskan kondisi keuangan PAM JAYA saat ini masih sehat sehingga setiap keputusan investasi harus dilakukan secara matang.

"Karena itu seluruh perhitungan harus dilakukan secara sangat hati-hati agar program ini berjalan dengan baik, sesuai arahan Ketua Komisi B dan masukan dari seluruh anggota Komisi B yang hari ini melakukan kunjungan," tuturnya. RED/AGUS SANTOSA